Langkah yang Dapat Dilakukan Jika Perusahaan Tidak Membayar THR

Langkah yang Dapat Dilakukan Jika Perusahaan Tidak Membayar THR

Langkah yang Dapat Dilakukan Jika Perusahaan Tidak Membayar THR

Langkah yang Dapat Dilakukan Jika Perusahaan Tidak Membayar THR. Sokongan Hari Raya Keagamaan atau umum disebutkan THR ialah hak penghasilan karyawan yang harus dibayar oleh Pebisnis ke karyawan mendekati Hari Raya Keagamaan yang berbentuk uang. Hari Raya Keagamaan di sini ialah Hari Raya Idul Fitri untuk karyawan yang memeluk agama islam. Natal untuk karyawan yang beragama Kristen Katholik dan Protestan. Hari Raya Nyepi untuk karyawan beragama Hindu dan Hari Raya Waisak untuk karyawan yang beragama Buddha.

Apa semua karyawan memiliki hak mendapatkan THR? Sesuai yang tercantum di Permenaker No.6/2016 pasal 2. Pebisnis diharuskan untuk memberikan THR Keagamaan ke karyawan yang sudah memiliki periode kerja 1 (satu) bulan ataupun lebih secara terus-terusan. Ketentuan ini tidak membandingkan status karyawan apa sudah jadi pegawai masih tetap, pegawai kontrak atau pegawai separuh waktu. Dan berikut Langkah yang Dapat Dilakukan Jika Perusahaan Tidak Membayar THR :

Langkah yang Dapat Dilakukan Jika Perusahaan Tidak Membayar THR

Langkah awal yang bisa Anda menempuh dengan menuntaskan permasalahan ini secara kekerabatan di antara Anda dengan pebisnis. Yang disebutkan dengan penuntasan secara bipartit. Konflik jalinan industrial harus diusahakan penuntasannya lebih dulu lewat pembicaraan bipartit secara permufakatan untuk capai mufakat.

Jika penuntasan secara bipartit gagal dilaksanakan, langkah yang bisa dilakukan dengan lewat perantaraan jalinan industrial. Yakni lewat permufakatan di antara karyawan dan pebisnis yang ditengahi dengan seorang ataupun lebih perantara yang netral. Salah satunya penuntasan yang sudah dilakukan lewat perantaraan ialah permasalahan konflik hak tadi kami sebut. Bila perantaraan masih tidak berhasil atau mungkin tidak capai persetujuan karyawan dapat ajukan tuntutan ke Pengadilan Jalinan Industrial (PHI) seperti yang ditata dalam UU PPHI.

Maka pada intinya penuntasan konflik di antara pebisnis dan karyawan berkenaan pembayaran THR ini, tidak pas bila disodorkan tuntutan ke pengadilan umum atas dasar tindakan menantang hukum (PMH). Jika Anda saat ini memerlukan pengacara di bali bisa langsung kunjungi website pengacaradibali.com